Sinebar (Sinau Bareng) Pegiat Siskeudes

Pendamping Desa wilayah Kecamatan Tegalombo memberikan pengarahan

Senin, 13 Nopember 2017. Perwakilan dari 3 desa di wilayah kecamatan Tegalombo, yaitu desa Gemaharjo, desa Tahunan Baru, dan Desa Ploso melaksanakan agenda evaluasi dan tahapan akhir input data di aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Bertempat di ruang BUMDes Desa Gemaharjo, acara ini dihadiri pula oleh pendamping desa di kecamatan Tegalombo, Deni Eko Purwanto yang juga giat bergerilya menyambangi desa-desa dalam menyelesaikan input data keuangan di aplikasi Siskeudes. Dari perwakilan 3 desa yang hadir sebelumnya juga sudah mengagendakan pertemuan terkait dengan perkembangan pengisian data yang dilaksanakan pada hari Selasa, 07 Nopember kemarin. Di cara kali ini ketiga desa sudah sampai pada tahap input data RAB (Rincian Anggaran Biaya) rinci. Tahap input data keuangan dari ketiga desa rata-rata sudah mencapai 90% menuju penyelesaian.

“Input data Siskeudes harus giat dilaksanakan, mengingat tuntutan agar data keuangan masuk di aplikasi maksimal pada akhir bulan (Nopember) ini. Untuk mempermudah monitoring, wilayah kecamatan Tegalombo dibagi menjadi dua klaster. Klaster barat yaitu desa Tegalombo, Kemuning, Ngreco, Gedangan, dan Kebondalem. Sementara Klaster timur yaitu desa Gemaharjo, Tahunan Baru, dan Ploso” tutur Deni Eko Purwanto.

Bagi kawan-kawan yang masih asing dengan itilah Siskeudes. Berikut ulasan singkat dikutip dari: http://www.bpkp.go.id

 Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutkan diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganannya oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta.
Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Acces sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.
Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan.
Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sml pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.